Bimbingan Teknis Penerapan TKDN Bagi Pokja Tahun 2025
Dalam rangka menerapkan TKDN pada Pengadaan Barang/Jasa 2024, Panitia Kerja Pemilihan (Pokja) memiliki peran yang strategis dan vital, khususnya dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan tender. Pokja dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai agar dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan aspek TKDN. Keberhasilan Pokja dalam menerapkan TKDN penting bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif, Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas Pokja melalui pelatihan dan pembekalan pengetahuan menjadi hal yang sangat penting “
Pelatihan yang selenggaran oleh lembaga informasi keuanagn dan pembangunan daerah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam tentang prinsip-prinsip dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pada tahun Anggaran 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peserta, khususnya anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan, mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk navigasi dan pelaksanaan regulasi terkait TKDN secara efektif dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Bimbingan Teknis Penerapan TKDN Bagi Pokja Tahun 2025
LANDASAN HUKUM
- UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan pemerintah Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
- Peraturan pemerintah Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Beberapa Materi Bimbingan teknis :
- Latar belakang
- Dasar Hukum
- Konsep PDN, TKDN, BMP, Sertifikasi, Preferensi
- Perhitungan TKDN & BMP, untuk Barang, Jasa, Gabungan Barang, dan Gabungan Barang Jasa
- Evaluasi Teknis
- Evaluasi Harga
- Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (penerapan preferensi harga & TKDN)
Informasi bimbingan teknis Tahun 2025
hubungi kami : 0823 1250 6470 – 081213720188
www.pusdiklatpemda.com
Bimbingan Teknis Penerapan TKDN Bagi Pokja Tahun 2025
