Peraturan Perundangan, Bimtek Lainnya

Pelatihan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pelatihan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pelatihan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pelatihan UU Ciptaker Dan Klaster Ketenagakerjaan

Dinamika pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law di Indonesia terus berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan ketenagakerjaan, dimana hal tersebut membawa banyak perubahan signifikan.

Salah satu klaster peraturan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang banyak mendapat tentangan dari masyarakat bahkan akademisi adalah klaster ketenagakerjaan yang dinilai memberikan dampak positif dan negatif, hal ini dikaitkan dengan niat Pemerintah dalam membuat UU Cipta Kerja adalah untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di tanah air dengan jalan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia bagi para investor sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar dan luas, dengan harapan dapat menekan jumlah pengangguran di Indonesia saat ini maupun di kemudian hari.

Pelatihan UPDATE Undang-Undang No 11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  Dan Sekilas Sosialisasi Peraturan  Pelaksana (PP NO. 35-37/2021) Pembahasan khusus pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Materi Pembahasan Pelatihan UU.CIPTAKER
  1. Perspektif Pemerintah dan Isu-isu Publik Terkait Kluster Ketenagakerjaan :
  • Substansi (pengaturan UU dan pembahasan 11 Kluster dalam Cipta Kerja)
  • Dinamika (penambahan dan pengurangan dalam UU Cipta Kerja)
  • Waktu kerja; hak istirahat; upah minimum; tenaga kerja asing; pesangon dan JKP
  • 4 Peraturan Pemerintah Klaster Ketenagakerjaan
  • PKWT Dan Outsourcing  Pasca UU Cipta Kerja
  1. Subtansi PP 34/2021 tentang Penggunaan TKA :
  • syarat penggunaan TKA;
  • jangka waktu RPTKA;
  • jabatan tertentu dan waktu tertentu;
  • pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal  pendamping TKA;
  • pembinaan dan pengawasan TKA

3. PP 35/2021 tentang Hubungan Kerja, Alih Daya,  Waktu Istirahat, Dan PHK

  1. Subtansi PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Revisi PP 78/2018)
  • Perubahan ketentuan upah minimum, misalnya dasar dan tata  cara penetapan UMP dan UMK, syarat penetapan UMK dan formula  perhitungan upah minimum.
  • Ketentuan upah per jam minimal.
  • Ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil. Dewan pengupahan

5. PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

 

  1. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person di No. HP 082312506470
author-avatar

Tentang PUSDIKLAT PEMDA

Pusdiklat Pemda didukungan Legitimasi dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan dibantu tenaga marketing yang professional dan handal, kami siap ikut serta meningkatkan kualitas dan mutu SDM khususnya bidang keuangan dari berbagai kalangan dimana pendidikan yang berkualitas adalah tolak ukurnya.

Posting Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *